Quantcast

PANCASILA DAN TEISME (KAJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN)

Research paper by Tomy Michael

Indexed on: 21 Nov '17Published on: 31 May '17Published in: Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum



Abstract

Di dalam era global, suatu bangsa dituntut mampu bersaing dengan negara lain. Agar tidak terlepas dari unsur khas Indonesia maka penguatan Pancasila sebagai ideologi adalah keharusan. Pancasila yang melingkupi keragaman SARA kurang tercermin dalam UU No. 23-2006. Permasalahan yang timbul yaitu hilangnya unsur khas Indonesia yaitu kepercayaan atau agama tradisional karena adanya diskriminasi dengan pengosongan kolom agama dalam KK dan KTP (Pasal 61 dan Pasal 64 UU No. 23-2006). Kesimpulan yang diperoleh bahwa UU No. 23-2006 tidak selaras dengan semangat Pancasila yang mengakui keragaman SARA dan bertentang dengan asas keadilan pada UU No. 12-2011. Saran yang diambil yaitu melakukan perubahan pada Pasal 61 dan Pasal 64 UU No. 23-2006 dimana setiap Warga Negara Indonesia wajib mencantumkan kepercayaan atau agama tradisionalnya dan pemerintah tetap memberikan perlindungan hukum hak asasi manusia tanpa mengurangi apapun. Dengan hal ini, Pancasila sebagai ideologi dapat menjadi purwarupa bagi sistem hukum negara lainnya.Di dalam era global, suatu bangsa dituntut mampu bersaing dengan negara lain. Agar tidak terlepas dari unsur khas Indonesia maka penguatan Pancasila sebagai ideologi adalah keharusan. Pancasila yang melingkupi keragaman SARA kurang tercermin dalam UU No. 23-2006. Permasalahan yang timbul yaitu hilangnya unsur khas Indonesia yaitu kepercayaan atau agama tradisional karena adanya diskriminasi dengan pengosongan kolom agama dalam KK dan KTP (Pasal 61 dan Pasal 64 UU No. 23-2006). Kesimpulan yang diperoleh bahwa UU No. 23-2006 tidak selaras dengan semangat Pancasila yang mengakui keragaman SARA dan bertentang dengan asas keadilan pada UU No. 12-2011. Saran yang diambil yaitu melakukan perubahan pada Pasal 61 dan Pasal 64 UU No. 23-2006 dimana setiap Warga Negara Indonesia wajib mencantumkan kepercayaan atau agama tradisionalnya dan pemerintah tetap memberikan perlindungan hukum hak asasi manusia tanpa mengurangi apapun. Dengan hal ini, Pancasila sebagai ideologi dapat menjadi purwarupa bagi sistem hukum negara lainnya.