Quantcast

MEMBACA NARASI POLA PERSAINGAN ANTARA HUKUM DENGAN POLITIK DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

Research paper by Ricca - Anggraeni

Indexed on: 21 Nov '17Published on: 31 May '17Published in: Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum



Abstract

Mulai tahun 1966, ketika tata urutan peraturan perundang-undangan diatur melalui sebuah norma hukum, sampai dengan tahun 2011, maka itu mengukuhkan bangunan hukum positif di Indonesia yang dipondasikan mengikuti The Pure Theory of Law yang disampaikan oleh Hans Kelsen dan theorie vom stufenaufbau der rechtsordnung yang disampaikan oleh Hans Nawiasky. Sebagai Grundnorm, maka Pancasila ditempatkan sebagai norma yang memiliki realitas ideal yang diidentikkan dengan keadilan dan mengarahkannya pada bias ideologi. Berbeda dengan Staatsfundamentalnorm, yang menempatkan Pancasila sebagai ideologi yang memberikan alat untuk melegitimasi atau membatalkan, karena berakar pada kehendak.Sebagai ideologi, maka Pancasila akan bernarasi dengan segi politik. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang ketika berusaha menempatkan Pancasila sebagai ideologi untuk membuat hukum yang dianggap adil, maka akan semakin berkompromi dengan politik. Realitas itu yang terjadi, datanya, terdapat undang-undang yang inkonstitusional, seperti Undang-Undang Sumber Daya Air dan Undang-Undang tentang Perkoperasian, sehingga sistem peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan bersumber pada Pancasila sebagai Grundnorm dan Staatsfundamentalnorm tidak berhasil menciptakan tertib sosial yang berbasis pada keadilan. Dengan demikian, kebingungan sudah terlanjur terjadi dalam menentukan konsep Pancasila. Pertanyaannya ialah apakah Pancasila sebagai Grundnorm atau Staatsfundamentalnorm telah membawa pada pola persaingan antara politik dan hukum, sehingga menjadi bias keadilan? Jika iya, maka bagaimana pola persaingan antara hukum dengan politik dalam pembentukan undang-undang? Dan dapatkah pola persaingan itu menempatkan Pancasila dalam realitas ideal sekaligus ideologi? Pertanyaan ini akan dicari solusinya melalui metode penelitian hukum doktrinal, karena bukan hanya berorientasi pada norma, melainkan menembus pada prinsip dan doktrin untuk membaca narasi pola persaingan antara politik dan hukum dalam pembentukan undang-undang.Mulai tahun 1966, ketika tata urutan peraturan perundang-undangan diatur melalui sebuah norma hukum, sampai dengan tahun 2011, maka itu mengukuhkan bangunan hukum positif di Indonesia yang dipondasikan mengikuti The Pure Theory of Law yang disampaikan oleh Hans Kelsen dan theorie vom stufenaufbau der rechtsordnung yang disampaikan oleh Hans Nawiasky. Sebagai Grundnorm, maka Pancasila ditempatkan sebagai norma yang memiliki realitas ideal yang diidentikkan dengan keadilan dan mengarahkannya pada bias ideologi. Berbeda dengan Staatsfundamentalnorm, yang menempatkan Pancasila sebagai ideologi yang memberikan alat untuk melegitimasi atau membatalkan, karena berakar pada kehendak.Sebagai ideologi, maka Pancasila akan bernarasi dengan segi politik. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang ketika berusaha menempatkan Pancasila sebagai ideologi untuk membuat hukum yang dianggap adil, maka akan semakin berkompromi dengan politik. Realitas itu yang terjadi, datanya, terdapat undang-undang yang inkonstitusional, seperti Undang-Undang Sumber Daya Air dan Undang-Undang tentang Perkoperasian, sehingga sistem peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan bersumber pada Pancasila sebagai Grundnorm dan Staatsfundamentalnorm tidak berhasil menciptakan tertib sosial yang berbasis pada keadilan. Dengan demikian, kebingungan sudah terlanjur terjadi dalam menentukan konsep Pancasila. Pertanyaannya ialah apakah Pancasila sebagai Grundnorm atau Staatsfundamentalnorm telah membawa pada pola persaingan antara politik dan hukum, sehingga menjadi bias keadilan? Jika iya, maka bagaimana pola persaingan antara hukum dengan politik dalam pembentukan undang-undang? Dan dapatkah pola persaingan itu menempatkan Pancasila dalam realitas ideal sekaligus ideologi? Pertanyaan ini akan dicari solusinya melalui metode penelitian hukum doktrinal, karena bukan hanya berorientasi pada norma, melainkan menembus pada prinsip dan doktrin untuk membaca narasi pola persaingan antara politik dan hukum dalam pembentukan undang-undang.The Pure Theory of Law theorie vom stufenaufbau der rechtsordnungGrundnormStaatsfundamentalnormGrundnormStaatsfundamentalnormGrundnorm Staatsfundamentalnorm