Quantcast

Kewajiban Partai Politik Berideologi Pancasila Ditinjau dari Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesia

Research paper by Putra Perdana Ahmad Saifulloh

Indexed on: 21 Nov '17Published on: 31 May '17Published in: Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum



Abstract

Kewajiban Partai Politik Berideologi Pancasila telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 Tentang Partai Politik, dan Golongan Karya. UU tersebut mewajibkan parpol menggunakan asas Pancasila sebagai asas tunggal dan sampai sekarang dalam UU No. 2 Tahun 2008, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik masih berlaku. Yang menjadi rumusan masalah dalam paper ini adalah: (1). Mengapa dalam UU Parpol, Pembentuk UU mewajibkan setiap parpol di Indonesia berideologikan Pancasila?, dan (2). Apakah Kewajiban Parpol Berideologi Pancasila sudah sejalan dengan Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesia?. Penulis berkesimpulan yang pertama, berdasarkan Pasal 28 UUD 1945: Kewajiban Parpol Berideologikan Pancasila merupakan pembatasan hak dan kebebasan sesuai dengan prinsip negara hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini pengawasan terhadap asas Parpol merupakan salah satu bentuk pembatasan konstitusional yang dilaksanakan oleh negara. Ideologi Pancasila pertama kali ditegaskan sebagai satu-satunya asas bagi parpol dalam Ketetapan No. II/MPR/1983 dan UU Parpol, dan Golkar Tahun 1985. Dalam UU Parpol di era Reformasipun, Pembentuk UU masih memandang Pancasila sebagai Ideologi Paripurna untuk asas parpol. Yang kedua, Penulis berpendapat Pancasila sebagai dasar negara, kedudukannya lebih tinggi dibandingkan asas parpol, dan sudah menjadi fondasi abstrak dalam mendukung pembangunan nasional, oleh karena itu konsep ideologi Pancasila apabila dihadapkan pada HAM yang berlaku konsep negara hukum bahwa negara menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul dalam berorganisasi tetap membatasinya dengan hukum, dalam hal ini UU Parpol agar dalam hal tujuan, program dan kegiatan parpol tidak melanggar kepentingan umum dan UUD 1945. Walaupun bukan garansi, penyebutan secara eksplisit Pancasila sebagai asas tunggal untuk parpol, menjadi pedoman untuk parpol tidak melakukan pelanggaran substansial terhadap nilai-nilai Pancasila. Akan tetapi, demi mencegah terjadinya disintegrasi bangsa, sebaiknya Pancasila tetap sebagai dijadikan asas bagi setiap parpol. Untuk itu penulis melihat kewajiban Parpol berideologikan Pancasila harus dipandang dalam konteks Negara Hukum Indonesia.Kewajiban Partai Politik Berideologi Pancasila telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 Tentang Partai Politik, dan Golongan Karya. UU tersebut mewajibkan parpol menggunakan asas Pancasila sebagai asas tunggal dan sampai sekarang dalam UU No. 2 Tahun 2008, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik masih berlaku. Yang menjadi rumusan masalah dalam paper ini adalah: (1). Mengapa dalam UU Parpol, Pembentuk UU mewajibkan setiap parpol di Indonesia berideologikan Pancasila?, dan (2). Apakah Kewajiban Parpol Berideologi Pancasila sudah sejalan dengan Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesia?. Penulis berkesimpulan yang pertama, berdasarkan Pasal 28 UUD 1945: Kewajiban Parpol Berideologikan Pancasila merupakan pembatasan hak dan kebebasan sesuai dengan prinsip negara hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini pengawasan terhadap asas Parpol merupakan salah satu bentuk pembatasan konstitusional yang dilaksanakan oleh negara. Ideologi Pancasila pertama kali ditegaskan sebagai satu-satunya asas bagi parpol dalam Ketetapan No. II/MPR/1983 dan UU Parpol, dan Golkar Tahun 1985. Dalam UU Parpol di era Reformasipun, Pembentuk UU masih memandang Pancasila sebagai Ideologi Paripurna untuk asas parpol. Yang kedua, Penulis berpendapat Pancasila sebagai dasar negara, kedudukannya lebih tinggi dibandingkan asas parpol, dan sudah menjadi fondasi abstrak dalam mendukung pembangunan nasional, oleh karena itu konsep ideologi Pancasila apabila dihadapkan pada HAM yang berlaku konsep negara hukum bahwa negara menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul dalam berorganisasi tetap membatasinya dengan hukum, dalam hal ini UU Parpol agar dalam hal tujuan, program dan kegiatan parpol tidak melanggar kepentingan umum dan UUD 1945. Walaupun bukan garansi, penyebutan secara eksplisit Pancasila sebagai asas tunggal untuk parpol, menjadi pedoman untuk parpol tidak melakukan pelanggaran substansial terhadap nilai-nilai Pancasila. Akan tetapi, demi mencegah terjadinya disintegrasi bangsa, sebaiknya Pancasila tetap sebagai dijadikan asas bagi setiap parpol. Untuk itu penulis melihat kewajiban Parpol berideologikan Pancasila harus dipandang dalam konteks Negara Hukum Indonesia.yang pertamayang pertamaYang keduaYang kedua